Senin 19 Juli 2010, sebanyak 22 pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon hari ini dilantik dirangkaikan dengan serah terima jabatan, bertempat di ruang Aula Setda II Kota Cilegon. Mutasi atau alih tugas pejabat struktural ini merupakan salah satu bagian penting yang menitikberatkan pada pengembangan sumber daya aparatur Pemerintah. Hal ini merupakan suatu bentuk penyegaran dan pembinaan guna memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan PNS.

Walikota Cilegon H. Tb Aat Syafa’at, S.Sos, M.Si mengatakan, kegiatan mutasi diharapkan dapat merespon kebutuhan dinamika organisasai Pemerintah Kota Cilegon, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan mengedepankan tugas pokok dan fungsi dengan prisnsip-prinsip Good Governance.

Pada kesempatan tersebut Walikota berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Pemerintah Kota Cilegon dengan sebaik baiknya.

“Dalam melaksanakan tugas, dituntut untuk menjadi suri tauladan bagi bawahan, berdidikasi kerja yang tinggi, mampu mengakomodir tugas-tugas yang telah digariskan oleh pemimpin. Sebagai abdi Negara dan masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan dilandasi moral dan sikap mental yang baik dalam rangka menjaga nama baik dan wibawa Pemerintah. Jadikan renungan bagi kita semua bahwa jabatan maupun kedudukan apapun yang kita jalani dan kita emban merupakan amanah yang harus dilaksanakan sebaik baiknya karena pada saatnya nanti kita akan diminta pertanggung jawaban dari sang Holiq yang memberikan amanah tersebut. Dan yang terahir saya ingin menitipkan program – program yang kiranya belum dapat saya selesaikan, serta lanjutkan program-program pro-rakyat yang selama ini sudah kita laksanakan bersama, demi masyarakat Cilegon yang sejahtera,” tutur Walikota.

Walikota menambahkan, dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosok pejabat struktural dituntut untuk memiliki sikap profesional dengan memegang teguh etika birokrasi, agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. “Untuk itu perlu dilakukan pengangkatan pejabat struktural yang dilaksanakan dengan mengacu kepada pola pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor-faktor objektif dan seleksi yang ketat melalui badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat), serta mempertimbangkan kebutuhan Walikota baru selaku user agar janji-janji politik pada masa kampanye yaitu melanjutkan program prorakyat dapat terealisasi,” tandasnya.